Merevolusi Birokrasi Pakar Revolusi Industry 4.0

MEREVOLUSI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN FDI

motivasi bisnis, motivator bisnis indonesia, inspirator hidup, motivator terbaik, pembicara terbaik, pembicara terkenal, pelatih sukses, pakar industry 4.0, industrial revolution 4.0, pakar revolusi industri 4.0, pakar revolusi industry 4.0, revolusi industry 4.0

OSS (Online Single Submission) yang dikoordinasi BKPM, dimaksudkan untuk membantu mempercepat dan mempermudah serta mempermurah keluarnya perijinan berusaha bagi Pengusaha, dan FDI (Foreign Direct Investment) dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk; kemudian di tengahnya ada proses oleh provinsi dan kabupaten/kota yang kebanyakan masih menggunakan sistem yang lama; lalu ada jembatan lagi kembali ke OSS untuk penerbitan izinnya; dalam prakteknya secara nasional “jauh panggang dari api”: lamban dan bertele tele serta mahal; mengakibatkan Foreign Investors ogah berurusan dengan Indonesia, dan antara lain memilih Vietnam

MENGAPA BISA TERJADI DEMIKIAN?

Menurut Johanes Lim karena TIDAK DIKELOLA SECARA MERITOKRATIS

Ada 2 faktor yang menurut Johanes Lim tidak Meritokratis, yakni:

Istilah yang umum dipergunakan ketika berurusan dengan birokrasi; baik OSS (Online Single Submission) maupun aneka bentuk perijinan usaha lainnya adalah mengajukan PERMOHONAN; suatu istilah yang menurut saya aneh dan tidak businesslike, indikasi adanya SIKAP MENTAL yang  menyelewengkan esensi fungsi siapa yang melayani dan dilayani?

Investor bersedia datang MEMBAWA UANGNYA untuk diinvestasikan dinegara atau daerah yang dampaknya adalah MENCIPTAKAN BANYAK PELUANG KERJA BAGI MASYARAKAT LOKAL serta kemudian BERKONTRIBUSI MEMAKMURKAN NEGARA DAN DAERAH melalui PEMBAYARAN PAJAKNYA, kok dikatakan sebagai PEMOHON!!? Sehingga boleh diperlambat atau dihambat sekenanya?

Dimana mana, dikolong langit ini YANG NAMANYA DUIT dan atau YANG PUNYA DUIT dan atau YANG MEMBERI PELUANG MENGHASILKAN DUIT, ADALAH RAJA, yang harus dilayani; sehingga seyogianya YANG PANTAS MEMOHON atau disebut PEMOHON adalah negara atau daerah YANG MENGHARAPKAN DUIT INVESTOR!!

Johanes Lim menyampaikan hal ini agar terjadi PARADIGM SHIFT, bahwa Pejabat itu adalah Abdi Masyarakat dan bukan Ndoro Masyarakat    

Itulah salah satu alasan mengapa Vietnam bisa menarik banyak FDI kenegaranya, karena Pemerintah, pusat dan daerah beserta segenap Masyarakatnya serius dan kompak MENGGELAR RED CARPET kepada Investors; segala hal yang diperlukan dibuat aman nyaman, cepat tepat hemat hebat! Karena menurut mereka INVESTOR IS THE KING, yang harus dilayani dan disenangkan hatinya, supaya bersedia MENGGELONTORKAN DANANYA BERINVESTASI dinegaranya, sehingga tercipta peluang bekerja dan menghasilkan uang bagi Masyarakat dan Negara. Begitulah warasnya!

Jangan malahan dibolak balik INVESTOR dijadikan SEBAGAI PEMOHON dan bahkan kok dipersulit proses penanaman dananya untuk berbisnis??

Faktor kedua yang menurut Johanes Lim tidak Meritokratis adalah TIDAK ADANYA DEADLINE WAKTU BESERTA SANKSINYA ketika aplikasi yang sudah komplit tidak selesai paripurna sesuai timeline

Manajemen Meritokratis tidak mentolelir adanya keterlambatan demi alasan apapun tanpa SANKSI

Siapapun dimanapun kapanpun HARUS BEKERJA UNTUK MENCAPAT TARGET HASIL SESUAI KOMITMEN

Jika aparatur tidak mau atau tidak mampu apalagi sengaja, maka HARUS dienyahkan tanpa kompromi dan tanpa diskriminatif

Dengan adanya KEPASTIAN JADWAL DAN BIAYA, maka Investor bisa peace of mind dalam merancang Business Plan nya: kapan mulai, darimana menuju kemana bagaimana?

Janganlah INVESTOR DIGANTUNG TANPA KEPASTIAN dengan aneka alasan tetek bengek! YANG BUTUH DUIT ITU SIAPA?

FAKTOR KETIGA adalah karena tidak konsistennya kebijakan Pemerintah; serta adanya kebijakan OTONOMI DAERAH dianggap sama artinya dengan BEBAS MELAKUKAN APA SAJA YANG DAERAH INGINKAN SECARA OTONOM tanpa perlu mentaati kebijakan Pemerintah Pusat

Apalagi dengan sistem politik yang Pemimpin Daerah diusung oleh Parpol dan dipilih langsung oleh Masyarakat daerahnya; sehingga dianggapnya BOSSNYA ADALAH KONSTITUENNYA DAN PARPOL; dan bukan Pemerintah Pusat

Diperparah lagi jika Pemimpin daerah berasal dari Parpol Oposisi, maka lebih komplit lagi: bukan hanya tidak perlu taat kepada Pemerintah Pusat, namun BOLEH BEROPOSISI sesuai Parpolnya

PADAHAL SOLUSINYA GAMPANG SAJA jika Pemerintah berani: TERAPKAN MANAJEMEN MERITOKRATIS sesuai tuntutan jaman REVOLUSI INDUSTRY 4.0 yakni: BINA agar semua orang siapa saja dimana saja kapan saja PRO terhadap Kebijakan Pemerintah yang memakmurkan rakyat dan mendigdayakan bangsa. Jika ada yang tetap tidak mau atau tidak mampu, maka BINASAKAN saja, tanpa kompromi, non diskriminatif

Detailnya bisa dipelajari di https://bit.ly/3e7L5yW

revolusi industri 4.0, industrial revolution 4.0, pakar revolusi industri 4.0, industry 4.0, radio bisnis pasfm, johanes lim, pakar revolusi industry 4.0, revolusi industry 4.0